Jakarta, 6 September 2026 – Mayoritas masyarakat masih menginginkan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut tergambar dalam hasil survei nasional yang dirilis Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI). Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 51,5% masyarakat menyatakan setuju program MBG dilanjutkan (Gabungan sangat setuju 12,3% dan cukup setuju 39,2%)
Sementara itu, sebanyak 45,4% responden menyatakan tidak setuju program tersebut dilanjutkan. Angka tersebut gabungan dari kurang puas 29,6%, dan sangat tidak setuju 15,8%. Adapun 3,3% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca Juga: Bukan Hanya Higienis, Dapur MBG Wajib Bersertifikasi Halal
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa program MBG masih memiliki dukungan publik yang relatif lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang menginginkan program tersebut tidak dilanjutkan.
“Kalau melihat hasil survei, mayoritas masyarakat masih menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis dilanjutkan. Angkanya memang tidak terlalu jauh, tetapi dukungan publik masih berada di atas angka ketidaksetujuan,” ujar Ali Rif’an dalam agenda rilis survei nasional di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta.
Menurut Ali, temuan tersebut menunjukkan bahwa MBG masih dipandang sebagai program yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Namun, adanya proporsi masyarakat yang tidak setuju cukup besar juga menjadi catatan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Baca Juga: Hasan Nasbi Sebut Londo Ireng Istilah untuk Kelompok Suka Buat Gaduh
“Di satu sisi ada dukungan mayoritas, tetapi di sisi lain angka yang tidak setuju juga cukup signifikan. Ini tentu menjadi catatan bahwa keberlanjutan program perlu dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Ali menilai dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan sebuah program pemerintah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Yang penting bukan hanya programnya dilanjutkan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara nyata, tentu dukungan terhadap program akan semakin kuat,” tutur Ali.
Dalam agenda tersebut, turut hadir juga Prof. Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H., Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, yang menjadi bagian dari diskusi dalam agenda pemaparan hasil survei dan evaluasi program prioritas pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Bertolak ke Kalimantan Tinjau Penanganan Karhutla
Rilis survei Arus Survei Indonesia tersebut merupakan bagian dari riset nasional bertema “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran.”
Survei dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026 secara nasional di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.200 responden, dengan penarikan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling dan margin of error (MoE) ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
