Oleh: Samsul Maarif
(Alumni Antropologi FISIP UI)
Panduan.co.id – Saat berkunjung ke sebuah desa di wilayah pedalaman Sumatra belum lama ini, saya menjumpai pemandangan tidak biasa. Tiga buah alat berat terdiri dari sebuah eskavator dan dua buah bulldozer berukuran kecil terparkir di pinggir jalan akses menuju kebun. Sementara di dekat alat-alat berat tersebut tersusun puluhan jerigen BBM besar warna putih dalam kondisi kosong.
Operator alat berat bercerita, dia dan timnya sedang mengerjakan program Cetak Sawah Baru. Sebuah program prioritas di bidang swasembada pangan. Sudah tiga bulan mereka bekerja di desa. Sayangnya, pekerjaan belum bisa dilanjutkan akibat stok BBM habis. Hampir lima belas hari pasokan BBM belum juga datang.
Satu minggu kemudian, saya dikabari bahwa operator dan alat-alat berat itu telah ditarik kembali ke provinsi. Padahal target luasan Sawah Baru belum terpenuhi. Aliran air dari sungai menuju areal sawah pun belum direalisasi.
Cerita di atas memberi pelajaran berharga kepada kita tentang dua aspek penting dalam pelaksanaan program pemerintah di tingkat lapangan yang ke depannya perlu mendapat perhatian. Dua aspek penting tersebut yaitu 1) akuntabilitas; dan 2) partisipasi publik.
Baca Juga: Hasil Survei ASI: Publik Setuju Program MBG Dilanjutkan
Akuntabilitas merupakan pilar untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government) dan demokrasi yang bersih. Sementara itu partisipasi publik bisa menjamin program tepat sasaran, tingkat penerimaan tinggi, serta pada akhirnya bakal meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program.
Pelaksanaan program prioritas di tingkat penerima manfaat merupakan wajah terdepan bagi penilaian pemerintah oleh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dengan sendirinya akan membangun penilaian positif dan kepecayaan pada pemerintah. Sebaliknya, kegagalan program dan pelaksanaan yang dianggap kurang serius melahirkan pandangan negatif dan penilaian buruk terhadap pemerintah.
Penting sekali untuk menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program pemerintah apalagi di tingkat penerima manfaat. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat penerima program bisa mengetahui pengalokasian dana secara transparan, bagai mana keputusan diambil, serta bisa turut mengontrol sejauh mana target program telah tercapai.
Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah kritik dan ketidakpuasan mengemuka pada persoalan implementasi program, bermuara pada dua titik sasaran tadi yaitu pada persoalan akuntabilitas dan partisipasi publik. Kritik dan masukan itu masih dalam koridor yang wajar karena dimaksudkan untuk memperbaiki tatakelola program di lapangan.
Program-program besar pemerintah dirancang untuk mencapai ambisi kemandirian bangsa melalui Asta Cita. Pada awal implementasinya, banyak kendala teknis di sana-sini sehingga dilakukan evaluasi secara betahap dan dilakukan perbaikan. Respon yang tanggap seperti itu memang diperlukan oleh pemerintah guna memastikan program tepat sasaran dan berkelanjutan sembari terus memastikan keterlibatan partisipasi publik.
Baca Juga: Pengamat: Ini Capaian dan Tantangan 2 Tahun Prabowo-Gibran
Secara antropologis, peningkatan partisipasi publik dalam proses-proses pembangunan di tingkat lokal sesuai dengan karakteristik masyarakat kita yang mengedepankan prinsip musyawarah. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses perencanaan, merumuskan masalah, sampai mencarikan solusi besama. Partisipasi publik juga tercermin dari semangat gotong royong antara pengelola dan penerima program.
Pemerintahan yang baik tentunya tidak anti kritik dan mau mendengarkan masukan. Kritik dan masukan yang disampaikan dengan tulus bertujuan untuk perbaikan perlu mendapat tempat. Kritik dan masukan juga sangat berguna bagi perbaikan pelaksanaan program prioritas di tingkat penerima manfaat.
Contoh mengenai Program Cetak Sawah yang saya kemukakan di awal adalah tantangan pelaksanaan program dan agenda prioritas pemerintah pusat di wilayah terpencil. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seringkali akses transportasi menjadi kendala. Akses yang sulit ditembus mengakibatkan biaya operasional khususnya untuk transportasi menjadi mahal.
Untuk program-program prioritas, pemerintah diharapkan bisa menyediakan anggaran disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran misalnya dari sisi transportasi tadi. Wilayah yang sulit dijangkau tentunya membutuhkan anggaran khusus untuk biaya transportasi material lebih besar dibanding daerah yang mudah dijangkau.
Seorang kepala desa di daerah terpencil menuturkan, anggaran pembangunan irigasi yang dia terima besarannya sama dengan desa lain yang tidak terpencil. Padahal, biaya pengangkutan material menuju desanya memakan biaya lebih besar. Akibatnya, panjang saluran irigasi yang bisa direalisasi di desanya relatif lebih pendek dibanding desa lain dengan jumlah anggaran yang sama.
Baca Juga: Hasil Survei ASI: 3 Persoalan Paling Pokok yang Dihadapi Rakyat
Persoalan seperti ini kiranya ke depan perlu mendapat perhatian lebih baik lagi. Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan perlu dicatat dan dijadikan bahan evaluasi guna dijadikan strategi untuk memperbaiki implementasi program di tempat lainnya agar program serupa terlaksana dengan sukses.
Pengelola program perlu menghindari memberikan laporan serba baik dengan tujuan semata-mata menyenangkan hati atasan/pimpinan tetapi mengabaikan kondisi obyektif yang sebenarnya terjadi di lapangan. Istilah Asal Bapak Senang (ABS) tidak relevan dengan sasaran perbaikan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kita harapkan menjadi momentum strategis bagi proses-proses pembangunan agar lebih memperkuat aspek akuntabilitas dan partisipasi publik. Dengan penguatan dua aspek ini, kita harapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat. Di sisi lain, publik terus dilibatkan dalam proses pembangunan, bukan semata menjadi obyek yang pasif, sehingga pada akhirnya target kemandirian bisa tercapai. (*)
