Jakarta, 25 September 2026 – Penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional dinilai membutuhkan dukungan publik yang kuat, tidak hanya kesiapan pemerintah dan regulasi. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjawab tantangan keamanan di tengah semakin masifnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Pengamat Politik, sekaligus Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif’an, dalam seminar dan diskusi publik yang diselenggarakan The Indonesia Intelligence Institute bertema “Peran Strategis Pemerintah Daerah dan Dukungan Publik dalam Mendorong Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta.
Ali mengatakan, keamanan siber saat ini tidak lagi menjadi isu yang hanya berkaitan dengan pemerintah atau institusi tertentu. Masyarakat juga memiliki kepentingan langsung karena semakin banyak aktivitas publik, pelayanan pemerintahan, hingga transaksi ekonomi yang berlangsung melalui sistem digital.
“Dukungan publik juga sangat penting. Dukungan publik yang kuat bertindak sebagai katalisator politik sekaligus instrumen pengawasan,” ujar Ali.
Baca Juga: Hasil Survei ASI: Kepuasan Prabowo 57,6%, Kepuasan Gibran 40,1%
Menurutnya, dukungan masyarakat dapat menjadi energi politik yang mendorong pemerintah dan parlemen memberikan perhatian lebih besar terhadap agenda penguatan keamanan dan ketahanan siber. Namun, dukungan tersebut perlu dibangun melalui pemahaman yang baik mengenai pentingnya perlindungan masyarakat di ruang digital.
“Ketika masyarakat memahami bahwa keamanan siber berkaitan langsung dengan perlindungan data, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan keamanan sehari-hari, maka dukungan terhadap penguatan regulasi akan semakin memiliki dasar yang kuat,” katanya.
Ali menilai, pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tata kelola, pembagian kewenangan, serta perlindungan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko siber.
“Transformasi digital harus diikuti dengan transformasi keamanan. Jangan sampai pelayanan publik semakin digital, tetapi aspek perlindungannya tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” tutur Ali.
Baca Juga: Presiden Prabowo Teken Perpres Kopdes, Operasional Koperasi Dipercepat
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan masyarakat. Menurutnya, keamanan siber tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja karena ancaman dan aktivitas digital berlangsung lintas wilayah dan sektor.
“Ini membutuhkan kolaborasi. Pemerintah pusat memiliki peran dalam kebijakan nasional, pemerintah daerah berada dekat dengan masyarakat, parlemen memiliki fungsi legislasi dan pengawasan, sementara masyarakat menjadi bagian penting dari ekosistem digital itu sendiri,” ujarnya.
Dalam forum tersebut turut hadir Sigit Nursyam, Anggota DPRD Provinsi DIY; Dr. Sulistiyo, S.SI., S.T., M.S.SI. , Deputi III Badan Siber dan Sandi Negara; serta Arif Nurul Iman, Pengamat Politik Pemerintah Daerah. Diskusi dimoderatori oleh Ridlwan Habib, Direktur The Indonesia Intelligence Institute.
Ali berharap pembahasan mengenai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dapat terus menjadi ruang dialog antara pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, semakin kuat kesadaran publik mengenai pentingnya keamanan digital, semakin besar pula peluang terbangunnya kebijakan siber yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh.
“Pada akhirnya, keamanan siber adalah kepentingan bersama. Karena itu, regulasi yang kuat perlu didukung oleh pemerintah yang siap, pemerintah daerah yang adaptif, dan masyarakat yang sadar terhadap keamanan di ruang digital,” pungkas Ali. (*)
