Home Hukum & Kriminal Tersangka Penyadapan LSP, AS, dan EH Ditahan di Mako Brimob

Tersangka Penyadapan LSP, AS, dan EH Ditahan di Mako Brimob

0
PERS RILIS: Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto (kanan) dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dok. Istimewa)
PERS RILIS: Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto (kanan) dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dok. Istimewa)

Jakarta, Panduan.co.id – Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengatakan bahwa tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni LSP, AS, dan EH, ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.

“Tiga (tersangka, red.) dilakukan penahanan di Mako Brimob,” katanya di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berinisial SU belum menjalani penahanan lantaran dalam kondisi sakit pascastruk. Adapun pernyataan Suhermanto tersebut menegaskan lokasi terkini ketiga tersangka usai sebelumnya diketahui bahwa ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Lebih lanjut, Suhermanto mengatakan bahwa penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa 13 orang saksi dan lima orang ahli yang terdiri dari tiga ahli ITE dan dua ahli pidana.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Siswa SD Baca Teks Sumpah Pemuda

“Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli,” katanya.

Diketahui, total terdapat empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Riwayat Pendidikan SD hingga Kuliah di Sidang Roy Suryo

Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Adapun tersangka SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan. (ant/jey)

Exit mobile version