Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, evaluasi kebijakan publik tidak cukup hanya melihat banyaknya program yang diluncurkan dan sejauh mana program tersebut terlaksana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dijalankan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, dalam diskusi bertajuk “Dikusi & Refleksi: Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan oleh Arus Survei Indonesia di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam paparannya, Ali menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik setidaknya dapat dilihat melalui tiga variabel utama, yakni output, outcome, dan impact. Ketiganya memiliki keterkaitan, tetapi menggambarkan tahapan keberhasilan kebijakan yang berbeda.
Baca Juga: Hasil Survei ASI, Ali Rif’an: Ini 3 Program Prioritas yang Paling Bermanfaat
“Dalam kajian yang dilakukan ASI, ketika kita melihat dari sisi kebijakan publik itu ada tiga variabel, yaitu output, outcome, dan impact. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo ini output-nya sudah bagus dan terlihat, akan tetapi outcome perlu ditingkatkan,” ujar Ali.
Menurut Ali, output berkaitan dengan keluaran langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti program yang terlaksana, layanan yang tersedia, atau fasilitas yang berhasil dibangun. Sementara itu, outcome mengacu pada perubahan atau manfaat yang muncul setelah kebijakan tersebut dijalankan. Adapun impact merujuk pada dampak yang lebih luas dan berjangka panjang bagi masyarakat.
Perbedaan tersebut penting dalam membaca kinerja pemerintahan. Sebuah program dapat dinilai berhasil dari sisi pelaksanaan karena target kegiatan tercapai, anggaran terserap, atau fasilitas tersedia. Namun, keberhasilan tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan yang hendak diselesaikan telah mengalami perbaikan.
Sebagai ilustrasi, pembangunan sekolah merupakan output dari kebijakan pendidikan. Akan tetapi, outcome-nya perlu dilihat dari apakah akses pendidikan semakin merata, proses belajar semakin berkualitas, dan kemampuan siswa mengalami peningkatan. Sementara itu, impact jangka panjangnya dapat tercermin dari membaiknya kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Hasil Survei ASI: Publik Setuju Program MBG Dilanjutkan
Dengan demikian, tantangan peningkatan outcome bukan semata-mata berkaitan dengan penambahan program baru. Hal yang tidak kalah penting adalah memperbaiki kualitas implementasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, memastikan ketepatan sasaran, dan menggunakan data evaluasi sebagai dasar untuk menyempurnakan kebijakan.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis; serta Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia.
Melalui refleksi dua tahun pemerintahan ini, evaluasi kebijakan publik diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian sekaligus pekerjaan rumah pemerintah. Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya terletak pada apa yang telah dikerjakan, tetapi juga pada perubahan yang dihasilkan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
