Jakarta, Panduan.co.id – Ada yang berbeda dari dua pidato Presiden Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Senayan, 14 Agustus 2026. Presiden tidak datang sekadar membawa kalimat-kalimat besar tentang masa depan Indonesia. Ia juga membawa angka.
Angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pangan, energi, pupuk, infrastruktur, kemiskinan, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, sampai restrukturisasi badan usaha milik negara.
Itu penting karena hampir dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan dalam ruang publik yang gaduh. Media sosial membuat pemerintahan seperti bekerja di stadion yang penontonnya tidak pernah pulang. Kebijakan diumumkan pagi hari, diperdebatkan siang hari, lalu malamnya sudah menjadi meme dan bahan olok-olok. Prabowo tidak kebal dari kritik itu. Ia tampak mencermati semua.
MBG dikritik karena anggarannya besar dan pelaksanaannya beberapa kali bermasalah. Sekolah Rakyat disebut terlalu ambisius. Koperasi Desa Merah Putih diragukan efektivitasnya. Hilirisasi dipertanyakan manfaat langsungnya bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi dianggap belum otomatis menghadirkan pekerjaan berkualitas. Bahkan, gaya komunikasi Presiden yang spontan, panjang, dan kadang keras menjadi bahan perdebatan. Tak ada yang luput diulas media sosial.
Apakah semua kritik kepada Prabowo salah? Tentu tidak. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus dikritik. Apalagi sekarang, ketika media sosial membuat kritik datang jauh lebih cepat, riuh, dan terkadang tanpa cukup konteks.
Pertanyaan yang lebih adil adalah: setelah 21 bulan bekerja, apakah pemerintah memiliki bukti yang cukup untuk menjawab sebagian kritik tersebut?
Menurut saya, jawabannya: ya, cukup kuat—meskipun pekerjaan rumahnya juga masih besar.
“Akan” ke “telah”
Jika dibandingkan dengan pidato kenegaraan pertamanya di Senayan pada 15 Agustus 2025, ada perubahan menarik dalam bahasa politik Prabowo. Tahun lalu lebih merupakan pidato tentang arah; tahun ini lebih terasa sebagai pidato tentang hasil.
Pada 2025, ketika pemerintahannya baru berjalan 299 hari, Prabowo banyak menjelaskan fondasi: Pasal 33 UUD 1945, kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Setahun kemudian, sejumlah agenda itu kembali ke Senayan bersama angka yang lebih konkret: 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, 121 kebijakan transformasi, pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada triwulan I-2026, investasi sekitar Rp1.010 triliun pada semester pertama, serta berbagai capaian dan kebijakan di bidang pangan, pupuk, energi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Baca Juga: Prabowo Undang BRIN Paparkan Riset Pangan dan Energi
Perubahannya bukan sekadar pada banyaknya angka. Hal yang berubah adalah kata kerja politiknya: dari “akan” menuju “telah”, dari agenda menuju capaian, dari janji menuju pembuktian.
Ada pula satu diksi yang terus hidup dalam bahasa politik Prabowo: rakyat. Kepentingan rakyat. Kesulitan rakyat. Kemakmuran rakyat. Anak-anak rakyat. Bahkan, rakyat yang tidak memilihnya.
Dalam ilmu komunikasi dikenal message repetition, atau pengulangan pesan utama. Pengulangan membantu seorang pemimpin menegaskan apa yang ingin ditempatkannya sebagai pusat perhatian pemerintahan.
Kabar baik dari Senayan bukan bahwa semua masalah Indonesia telah selesai—jelas belum. Kabar baiknya adalah sebagian janji mulai dapat dipertemukan dengan hasil yang bisa dihitung, diperiksa, diperdebatkan, bahkan dikritik.
Angka
Ambil contoh ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini bukan angka buatan Istana. Ini data lembaga statistik negara.
Meskipun demikian, kita juga harus jujur: dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi mengalami kontraksi 0,77 persen. Hanya saja, mengatakan ekonomi Indonesia sedang kacau atau runtuh juga tidak cocok dengan keseluruhan data. Dalam bahasa media sosial: itu bisa terlalu “lebay”. Lihatlah data secara utuh.
Investasi semester I-2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun. Lebih menarik lagi, sekitar 50,2 persen investasi tersebut berada di luar Jawa. Artinya, setidaknya mulai terlihat upaya menggeser pusat pertumbuhan agar tidak terus bertumpuk di Jawa.
Angka ini layak diberi garis bawah. Salah satu persoalan lama pembangunan Indonesia adalah kuatnya konsentrasi kegiatan ekonomi, industri, infrastruktur, dan kesempatan kerja di Jawa.
Pemikiran Albert O. Hirschman, ekonom pembangunan yang pernah mengajar di Harvard University dan kemudian di Institute for Advanced Study, Princeton, Amerika Serikat, menarik ditempatkan di sini. Dalam bukunya The Strategy of Economic Development (1958), Hirschman menunjukkan pentingnya keterkaitan antarsektor dan antarkegiatan ekonomi: investasi yang masuk ke suatu wilayah seharusnya memancing kegiatan ekonomi lain ikut tumbuh, bukan berdiri sebagai pulau kemakmuran yang terpisah dari masyarakat sekitarnya.
Dalam konteks Indonesia, maka 50,2 persen investasi di luar Jawa baru memperoleh makna pembangunan yang sesungguhnya apabila melahirkan industri baru, pekerjaan, usaha lokal, dan nilai tambah di daerah tersebut. Dengan kata lain, memindahkan lokasi investasi saja belum cukup; yang lebih penting adalah menyebarkan kesempatan untuk maju.
Maka, salah satu karakter yang mulai terlihat pada tahun kedua pemerintahan Prabowo adalah usaha melanjutkan, sekaligus memperkuat pembangunan yang lebih tersebar secara geografis. Indonesia tidak cukup sekadar tumbuh; pertumbuhannya juga harus semakin tersebar.
Baca Juga: Kemenhut Ungkap 12.880 Personel Gabungan Padamkan Karhutla di Kalimantan
Di situlah gagasan Indonesia-sentris memperoleh makna yang lebih konkret. Daerah luar Jawa jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah. Ia harus menjadi tempat tumbuhnya industri, investasi, pekerjaan, dan nilai tambah.
Tentu satu semester belum cukup untuk mengatakan ketimpangan Jawa dan luar Jawa telah teratasi. Ujian sebenarnya adalah apakah kecenderungan ini bertahan beberapa tahun ke depan dan apakah investasi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan serta kesempatan ekonomi masyarakat setempat.
Kemiskinan juga bergerak turun. BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang.
Itu kemajuan. Tetapi 23 juta lebih manusia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jelas bukan angka kecil. Keberhasilan harus diakui dengan kewajaran. Masalah pun harus dihadapi tanpa ditutupi. Harus.
Politik pembuktian
Dalam ilmu komunikasi politik terdapat konsep framing, yang secara sederhana berarti cara membingkai kenyataan.
Profesor Robert M. Entman, ilmuwan komunikasi politik dari George Washington University, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa framing bekerja dengan memilih bagian tertentu dari kenyataan untuk dibuat lebih menonjol. Dengan cara itu publik dibantu memahami apa masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana menilainya, dan apa jalan keluarnya.
Konsep ini menarik untuk membaca pidato Prabowo. Selama setahun terakhir pemerintah kerap berada dalam bingkai kritik: program terlalu besar, anggaran terlalu berat, keputusan terlalu cepat, pemerintah terlalu ambisius.
Di Senayan, Prabowo mencoba menggeser bingkai tersebut. Pesannya kurang lebih: jangan hanya menilai kebijakan dari besarnya ambisi. Lihat pula hasilnya.
Contohnya pangan. Pemerintah menyampaikan kemajuan produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas. Pemerintah juga menyebut telah memangkas 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk.
Bagi orang kota, 145 aturan terdengar teknis. Bagi petani, pertanyaannya sederhana: pupuk tersedia atau tidak? Datang tepat waktu atau terlambat? Harganya terjangkau atau tidak?
Di situlah kebijakan diuji. Rakyat tidak makan peraturan. Petani tidak menanam statistik. Fakta yang mereka rasakan adalah apakah kebijakan negara membuat kehidupan lebih baik.
Keberpihakan
Di sini saya melihat benang merah MBG, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, kebijakan pupuk, pangan, dan berbagai program kesehatan.
Sasarannya berbeda, tetapi arah sosialnya serupa: membawa negara lebih dekat kepada kelompok yang selama ini berada di bagian bawah piramida ekonomi.
MBG menyentuh kebutuhan gizi anak, sekaligus meringankan beban keluarga. Sekolah Rakyat mencoba membuka pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga miskin. Kampung Nelayan Merah Putih menyasar masyarakat pesisir yang menghasilkan pangan bagi negeri, tetapi tidak selalu menikmati kesejahteraan yang sepadan. Koperasi Desa Merah Putih mencoba memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa. Program-program itu tentu tidak otomatis berhasil hanya karena niatnya baik.
MBG harus aman, bergizi, efisien, dan bebas kebocoran. Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan berkualitas, bukan sekadar gedung bagus. Koperasi Desa jangan menjadi papan nama baru. Kampung Nelayan jangan berhenti pada pembangunan fisik tanpa peningkatan pendapatan nelayan.
Namun arah keberpihakannya layak dicatat. Ekonom Amartya Sen, yang lama mengajar di Harvard University, Amerika Serikat, dan menerima Nobel Ekonomi 1998, memperkenalkan gagasan development as freedom: pembangunan sebagai perluasan kebebasan dan kemampuan manusia.
Pembangunan, menurut kerangka ini, tidak cukup dinilai dari besarnya ekonomi. Pembangunan harus membuat manusia memiliki kemampuan lebih besar menentukan kehidupannya: anak memperoleh pendidikan, masyarakat mendapatkan gizi dan kesehatan, keluarga miskin mempunyai kesempatan naik kelas, dan orang dewasa memperoleh pekerjaan layak.
Dari perspektif itu, MBG dan Sekolah Rakyat bukan semata pengeluaran sosial. Keduanya dapat dibaca sebagai investasi manusia.
Pertanyaannya bukan hanya berapa triliun rupiah yang dikeluarkan hari ini. Ada pertanyaan yang lebih urgen: berapa mahal harga yang harus dibayar Indonesia 20 tahun mendatang jika jutaan anak tumbuh kurang gizi, berpendidikan rendah, dan tidak mampu bersaing?
Baca Juga: Pemuda: Menjaga Kemerdekaan dengan Berkarya
Mata rantai kepemimpinan
Saya juga melihat Prabowo bukan pemimpin yang lahir di ruang kosong. Dalam beberapa hal ia merupakan kelanjutan khas dari mata rantai kepemimpinan Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya, tentu dengan karakter dan tekanannya sendiri.
Dari Soekarno ada semangat kedaulatan dan keberanian mengatakan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Dari Soeharto tampak perhatian pada pangan, pertanian, stabilitas, dan pembangunan desa. Era BJ Habibie meninggalkan warisan mengenai pentingnya teknologi dan kualitas manusia. Era Abdurrahman Wahid dan Megawati mengingatkan pentingnya kebangsaan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan. Era Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat perlindungan sosial dan pembangunan yang makin terukur. Joko Widodo meninggalkan tekanan kuat pada infrastruktur, hilirisasi, serta pembangunan yang lebih Indonesia-sentris.
Prabowo tampaknya mencoba meramu warisan itu dengan capnya sendiri: negara yang kuat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari—dari dapur keluarga dan pendidikan anak-anak miskin, hingga sawah petani, kampung nelayan, dan ekonomi desa.
Dalam konteks pemerataan wilayah pun terdapat kesinambungan. Jika era Jokowi mempercepat konektivitas dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, tantangan Prabowo adalah membuat infrastruktur dan wilayah tersebut semakin berisi kegiatan ekonomi: investasi, industri, pekerjaan, produktivitas, dan kesejahteraan.
Sejarawan Edward Hallett Carr, yang pernah mengajar di University of Cambridge, Inggris, melalui What Is History? mengingatkan bahwa fakta sejarah memperoleh arti ketika ditempatkan dalam konteks dan hubungan sebab-akibat.
Pelajarannya sederhana. Jangan menilai pemerintahan hanya dari satu kesalahan, kekhilafan dalam satu pidato, satu potongan video, atau satu slip of the tongue—keseleo lidah. Lihat garis besarnya. Lihat rangkaian kebijakannya. Lihat hasilnya.
Prinsip itu berlaku pula bagi pemerintah. Satu angka bagus tidak boleh digunakan seolah seluruh persoalan bangsa telah selesai. Sejauh ini, saya tidak menangkap pretensi seperti itu dalam dua pidato Prabowo. Presiden justru berulang kali menempatkan capaian sebagai bagian dari pekerjaan yang masih harus dilanjutkan.
Menjawab dengan Logis
Menurut saya, inilah salah satu pelajaran komunikasi terpenting dari dua pidato Prabowo. Presiden tidak perlu memenangkan setiap perdebatan di media sosial. Pemerintah tidak mungkin menjawab setiap meme, sindiran, potongan video, dan komentar sinis satu per satu. Jawaban paling kuat adalah hasil yang dapat diperiksa.
Kalau dikatakan ekonomi ambruk, tunjukkan pertumbuhan, sekaligus jelaskan sumbernya. Kalau investor disebut lari, buka realisasi investasi, persebarannya, dan pekerjaan yang tercipta.
Kalau pemerintah dianggap tidak memikirkan petani, tunjukkan produksi, cadangan pangan, pupuk, harga di tingkat petani, dan lainnya.
Kalau MBG disebut proyek politik, jangan marah. Buktikan beberapa tahun mendatang melalui perbaikan gizi, kehadiran sekolah, kemampuan belajar, dan bergeraknya ekonomi lokal. Ada perubahan positif.
Kalau Sekolah Rakyat dianggap simbol, ukur berapa anak keluarga miskin yang masuk, bertahan, lulus, melanjutkan pendidikan, lalu mampu mengubah kehidupan keluarganya.
Kalau Koperasi Desa diragukan, jangan hanya menunjukkan jumlah yang diresmikan. Tunjukkan berapa yang sehat dan produktif.
Kalau Kampung Nelayan dibangun, jangan berhenti pada foto bangunan baru. Tunjukkan apakah pendapatan dan kehidupan nelayan benar-benar membaik.
Itulah perbedaan antara propaganda dan komunikasi pemerintahan yang logis dan kredibel. Propaganda meminta masyarakat percaya. Komunikasi publik yang baik memberi masyarakat alasan untuk percaya. Sampaikan narasi logis.
Karena itu, setelah dua pidato Senayan, pekerjaan komunikasi pemerintahan justru belum selesai. Data Presiden harus dibuka. Metodologinya harus dapat diperiksa. Menteri jangan menyampaikan angka berbeda-beda. Keberhasilan jangan dilebihkan. Kekurangan jangan disembunyikan.
Ketika kebijakan bermasalah, pemerintah sebaiknya berani mengatakan: ini yang salah, ini yang sedang kami perbaiki, dan ini kapan akan diselesaikan.
Keberanian mengakui kekurangan bukan tanda pemerintah lemah. Pemerintah yang percaya diri justru tidak takut kepada fakta yang tidak menyenangkan. Sebab pembangunan adalah proses. Indonesia memang belum selesai.
Lapangan kerja berkualitas harus diperbanyak. Produktivitas harus meningkat. MBG harus semakin aman. Sekolah Rakyat harus dibuktikan melalui mobilitas sosial anak-anaknya. Koperasi Desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan papan nama. Kampung Nelayan harus menaikkan kesejahteraan nelayan. Hilirisasi harus menghasilkan pekerjaan, teknologi, penerimaan negara, dan kemakmuran daerah.
Mengatakan pekerjaan belum selesai berbeda dengan mengatakan tidak ada pekerjaan yang berhasil. Di situlah publik harus adil.
Jangan membela pemerintah hanya karena kita menyukainya. Jangan pula menolak keberhasilannya hanya karena kita tidak menyukainya. Politik dan gaya suka dan tidak suka semacam itu tidak sehat.
Periksa angka. Periksa kebijakan. Periksa dampaknya kepada rakyat. Jika baik, katakan baik. Jika salah, perbaiki. Jika berhasil, lanjutkan. Jika gagal, koreksi.
Sebab rakyat tidak hidup dari tagar dan sinisme netizen. Petani tidak hidup dari tepuk tangan. Anak sekolah tidak menjadi sehat hanya oleh kata-kata ataupun kritik.
Seorang Presiden pada akhirnya tidak akan dikenang sejarah karena berapa kali ia memenangkan perdebatan dengan pengkritiknya. Ia akan dikenang dari berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan pemerintahannya.
Begitu, bukan?
*) Dr Ramadhan Pohan, pengajar S-2 Komunikasi Politik, mantan Pimpinan Komisi I DPR-RI
