Jakarta, Panduan.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan sebanyak 100 Sekolah Rakyat tahap pertama sudah resmi beroperasi pada hari ini Jumat, 15 Agustus 2025.
“Per hari ini sudah 100 titik, nanti September juga ada tambahan 60 titik-an. Jadi secara keseluruhan ada 16 ribu siswa Sekolah Rakyat yang mulai pembelajaran di tahun 2025 sampai 2026,” kata Saifullah seusai menghadiri Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan di Jakarta itu.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis, menekankan operasional Sekolah Rakyat tahap pertama ini dilakukan secara bertahap. Sebelumnya 63 titik beroperasi Juli, maka tiga titik di Kabupaten Lebak, Banten; Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; dan Kota Pasuruan, Jawa Barat yang disusul lima titik pada 5 Agustus, serta 29 titik Sekolah Rakyat lainnya pada hari ini.
Baca Juga: Presiden Prabowo Berikan Amnesti 1.178 Terpidana
Saifullah menambahkan bahwa Kementerian Sosial terus mengkonsolidasikan seluruh sarana dan prasarana dengan kementerian/lembaga terkait lainnya agar operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal. Fasilitas yang disiapkan pemerintah mencakup ruang belajar, asrama, peralatan pendidikan, hingga dukungan teknologi seperti laptop.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1-2) dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan konsep pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraanya Sekolah Rakyat bisa terus bertambah 200-300 setiap tahun ke depan agar seluruh anak bisa mengenyam pendidikan bermutu.
“Insya Allah mudah-mudahan tentu itu adalah yang harus kami laksanakan, kami terjemahkan dengan baik. selama ini presiden telah memberikan satu arahan yang cukup jelas penyelenggaran Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan,” kata Mensos.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Baca Juga: Amerika Serikat Ingatkan Putin Tak Ikut Campur di Pilpres
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ant/jey)
