Jakarta, Panduan.co.id – Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Juli 2025.
Tom Lembong tiba di pintu ruang sidang pada pukul 14.18 WIB mengenakan setelan kemeja yang digulung lengannya. Rompi tahanan Kejaksaan Agung serta borgol di tangannya dibuka oleh petugas kejaksaan sebelum memasuki ruang sidang.
Ketibaan Tom Lembong lantas disambut para simpatisan. Mereka meneriakkan dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu. “Hidup, Tom Lembong!” teriak para simpatisan.
Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung ini juga tampak dihadiri istri Tom Lembong, Franciska Wihardja.
Baca Juga: Presiden Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan oleh Presiden Singapura
Tidak lama berselang, tepatnya pada pukul 14.30 WIB, majelis hakim masuk ke ruang sidang. Sidang yang dipimpin oleh hakim Dennie Arsan Fatrika itu dinyatakan terbuka untuk umum.
Diketahui bahwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.
Kerugian negara itu antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015—2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih
Padahal, Tom Lembong disebut mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena merupakan perusahaan gula rafinasi.
Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Delegasi Federasi Industri Korea Selatan
Tom Lembong juga disebut tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.
Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/jey)
