Jakarta, Panduan.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Baca Juga: Presiden Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan oleh Presiden Singapura
“Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.
Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.
Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp 457,5 triliun.
Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Delegasi Federasi Industri Korea Selatan
Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.
“Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.
Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025. (ant/jey)
