Jakarta, Panduan.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI lakukan kunjungan kerja bertemu dengan Pemerintah Kenya untuk bertukar pandang tentang strategi rencana pembangunan ekonomi jangka panjang yang ramah lingkungan.
Menurut keterangan tertulis KBRI Nairobi yang diterima di Jakarta, Sabtu, kunjungan Baleg DPR tersebut bertujuan untuk bertukar pandang dengan Pemerintah Kenya terkait penyusunan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) RI 2025-2045.
“Indonesia dan Kenya memiliki potensi kerja sama yang sangat besar. Tindak lanjut deliverables konkrit kunjungan Presiden RI tahun lalu ke Kenya perlu terus dikawal implementasinya guna memberikan kemaslahatan bagi kedua bangsa dan negara,” kata Dubes Indonesia untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin.
Baca Juga: Kecamatan Tlogowungu Raih Juara Umum PPK Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pati
Diketahui bahwa RPJPN RI 2005-2025 akan berakhir pada Desember 2024, sehingga RUU RPJPN 2025-2045 perlu segera disahkan sebagai panduan jaminan sinergi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing demi pencapaian tujuan nasional secara koheren.
“Indonesia juga mengundang kehadiran Kenya pada the 10th World Water Forum (WWF) dan the 2nd Indonesia-Africa Forum (IAF) tahun ini di Bali,” lanjut Dubes Hery.
Pertemuan tersebut membahas topik terkait kerangka kebijakan, pedoman pembangunan nasional, serta kaidah pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional.
Isu seperti penanganan perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pengelolaan kehutanan dan perikatan dengan perspektif keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga dibahas dalam pertemuan itu.
Baca Juga: Paripurna DPR RI Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang
Delegasi Kenya menjelaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertumpu pada tiga hal, yaitu politik, ekonomi dan sosial.
Dijelaskan pula mengenai dua level konsultasi (daerah dan nasional) dalam penyusunan rencana pembangunan dan pemberlakuan standar internasional pengelolaan keuangan negara.
Pemberlakuan standar tersebut difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, investasi, dan ekonomi kerakyatan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi Baleg DPR RI, Abdul Wahid, mengapresiasi Kenya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Afrika Timur dengan rencana pembangunan “Vision 2030” untuk menjadikan Kenya sebagai “Negara Masa Depan Afrika.” (ant/jey)
