Jakarta, Panduan.co.id – 32 negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS), deklarasikan organisasi internasional dan perkuat kerja sama pembangunan antar negara anggota.
Negara peserta AIS Forum sepakat membentuk organisasi berbasis piagam berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, solidaritas, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
“Menugaskan menteri negara-negara anggota AIS Forum untuk memulai pembahasan tentang peta jalan strategis dan modalitas pembentukan organisasi berbasis piagam untuk memajukan kerja sama,” bunyi dari deklarasi tersebut.
AIS Forum ini telah dibentuk sejak tahun 2018 lalu. Forum ini juga dianggap telah menciptakan ruang inklusif sebagai wadah kolaborasi, berbagi keahlian, dan mencari solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara pulau dan kepulauan.
Berikut Empat Prioritas Kerja Sama yang Disepakati
Pertama, mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan manajemen bencana, termasuk tantangan mengurangi risiko dari peristiwa cuaca ekstrem dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peramalan dan peringatan dini.
Kedua, menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peluang kerja biru yang layak melalui penerapan ekonomi biru, perikanan dan budidaya perairan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencapai ketahanan pangan, pengembangan konektivitas antar pulau, dan peningkatan kapasitas penelitian dan inovasi kelautan, termasuk bioteknologi.
Ketiga, melindungi laut dari berbagai tantangan, termasuk degradasi kesehatan laut, hilangnya keanekaragaman hayati, pengasaman, sampah plastik, dan polusi laut.
Keempat, tata kelola maritim yang baik.
Dalam hal ini Presiden Indonesia Joko Widodo telah berkomitmen menyiapkan dana hibah, terutama untuk mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru serta tata kelola laut yang berkelanjutan.
Untuk mendukung eksistensi AIS Forum sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi RI telah mengumumkan komitmen pendanaan sebesar 5 juta dolar AS selama 2022-2025 mendatang. (ant/kee)
