Jakarta, Panduan.co.id – Presiden RI Joko Widodo kini telah mengesahkan draf Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Stranas BHAM.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan, pengesahan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah mendorong nilai-nilai HAM di dunia bisnis. Pengesahan Stranas BHAM juga menjadi bukti kepedulian pemerintah mewujudkan iklim bisnis yang berkelanjutan.
“Kami meyakini pengesahan ini dapat menunjukkan implementasi nilai-nilai HAM semakin dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan di Tanah Air,” ujar Dhahana.
Pihaknya menjelaskan, Stranas BHAM ini akan berfokus pada tiga strategi, peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi bisnis dan HAM, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM, serta penguatan mekanisme pemulihan yang efektif.
Dhahana menjelaskan penyusunan Stranas BHAM juga telah berlangsung sejak 2016. Setelah ditunjuk sebagai National Focal Point (NFP) bisnis dan HAM pada 2019, Kementerian Hukum dan HAM semakin mengintensifkan pembahasan draf tersebut.
Sejumlah kementerian, lembaga, akademisi, dan asosiasi pelaku usaha yang tergabung dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) terlibat pembahasan draf tersebut.
Menurut Dhahana, Menkumham Yasonna H. Laoly juga memberikan perhatian khusus selama pembahasan draf Stranas BHAM, termasuk menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah percepatan.
Menurutnya pengesahan Stranas BHAM merupakan hal yang membanggakan karena menambah panjang daftar negara di dunia yang menerapkan bisnis dan HAM.
