Jakarta, Panduan.co.id – DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026. Rapat paripurna akan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.30 WIB.
“Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” demikian agenda rapat paripurna dikutip laman resmi DPR.
Adapun pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu, 18 November 2026. Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.
Baca Juga: Menhut: Prabowo Jamin Keluarga Petugas Gugur Tangani Karhutla
Persetujuan diambil setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset dan laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Ia mengatakan setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Baca Juga: Prabowo: KTT Bukan Hanya soal Palestina, Tapi Kredibilitas PBB
Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
RUU itu mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangannya ihwal persetujuan RUU Perampasan Aset. (ant/jey)

