Jakarta, Panduan.co.id – Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.
Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.
“Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Terlepas dari berbagai ancaman terhadap pertahanan dan kedaulatan negara, Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia tidak pernah ingin berperang.
“Bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin damai, tetapi, kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya, kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada Bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain,” kata Presiden Prabowo merujuk kepada masa-masa Indonesia dijajah.
Presiden kemudian menekankan agar Indonesia tidak mudah diganggu bangsa lain, tidak mudah diancam oleh negara-negara lain, dan tidak kembali dijajah, pertahanan negara harus kuat. Oleh karena itu, modernisasi alutsista, memperkuat Komponen Cadangan, memperkuat industri strategis bidang pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit pun menjadi mutlak dilakukan.
“Alhamdulilah, Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia, kita miliki, dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” ujar Presiden.
Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, hasil dari belanja bidang pertahanan semesta terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan secara khusus, bidang ketertiban dan keamanan, dan bidang hukum.
Di bidang pertahanan, APBN yang telah dianggarkan itu diarahkan untuk pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis, kemudian pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, penguatan kapasitas industri pertahanan, dan penguatan komponen utama, cadangan, dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam).
Terkait dengan industri pertahanan yang akan diberdayakan, ada beberapa BUMN bidang pertahanan yang dicantumkan namanya dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, yaitu PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN, PT PAL, kemudian ada pula badan usaha swasta.
Sementara itu, di bidang ketertiban dan keamanan, anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2026 itu untuk membiayai sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan, sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, kemudian pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme, serta peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional.
Terakhir di bidang hukum, pos belanja untuk pertahanan semesta diarahkan untuk membiayai program-program pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas, penindakan pidana narkotika dan obat terlarang, serta penindakan tindak korupsi dan pencucian uang. (ant/jey)
