Jakarta, Panduan.co.id – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menilai usulan salah satu partai agar Presiden Joko Widodo memimpin koalisi besar partai hanya pertimbangan politik yang masih jauh.
“Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan,” kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakart pada Rabu, 13 Maret 2024.
Budi Arie mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang diusulkan menjadi ketua koalisi partai pendukung pemerintahan selanjutnya masih terlalu dini, karena masa pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung sampai Oktober 2024.
Menurut Budi, masih banyak yang harus dikerjakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut.
Baca Juga: AHY Bahas Posisi Demokrat di Kabinet Usai Prabowo-Gibran Resmi Menang Pemilu
Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin besar koalisi partai adalah sebuah aspirasi.
“Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden…ya enggak apa-apa dinamika aja,” ucap Budi.
Budi pun meminta agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 20 Maret mendatang.
Namun begitu, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang hanya kalah di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat.
“Ya pasti menang dong. Kan ‘quick count’ enggak pernah salah. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah. Aceh sama Sumbar ya. Sisanya menang semua,” kata dia. (ant/jey)
